30 Advokat GNPF-MUI Datangi Kejagung, Pertanyakan Mengapa Ahok Tak Ditahan

KEBAYORAN BARU - Tim Advokat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) menyambangi Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/12/2016).

Mereka datang ke Kejagung untuk mempertanyakan alasan kejaksaan tak menahan tersangka kasus dugaan penistaan agama, Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 

"Tim advokat GNPF datang untuk menanyakan kenapa Ahok tak di tahan," ujar Jubir Tim Advokasi GNPF-MUI Irfan Pulungan di Kejagung, Jakarta Selatan. 

Ia menuturkan, proses pelimpahan tahap dua kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok itu telah selesai dilakukan.

Namun, Ahok malah tak ditahan pihak kejaksaan. Maka itu, GNPF-MUI ingin kejaksaan terbuka mengapa sampai Ahok tak ditahan.

"Ahok tak di tahan ini menjadi pertanyaan besar. Apa apa?" tuturnya.

Irfan menambahkan, sejatinya, secara hukum sudah jelas bahwa tersangka kasus penistaan agama seharusnya ditahan, jangan sampai ada tebang pilih.

Tak ayal, 30 advokat GNPF-MUI mendatangi Kejagung mempertanyakan tak ditahannya Ahok itu.

Saat ini, 30-an pengacara GNPF-MUI pun tengah berdialog dengan pihak Kejaksaan di Gedung Pusat Penerangan Hukum Kejagung.

Kejaksaan Agung tidak menahan tersangka kasus dugaan penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, setelah dilakukan pelimpahan tahap dua.

Lantaran tidak ditahan maka, Ahok bisa beraktivitas seperti biasa, yakni melanjutkan kampanye menemui pendukungnya di Rumah Lembang.

Ke depan, Ahok hanya tinggal menunggu panggilan dari Kejaksaan untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Kapuspenkum Kejagung M Rum membenarkan Ahok tidak ditahan dengan sejumlahah pertimbangan, di antaranya kooperatif.

"‎Prosesi tahap dua sudah selesai dilakukan. Kami memang tidak melakukan penahanan pada tersangka, karena penyidik Bareskrim sudah melakukan pencekalan dan sampai saat ini masih berlaku," ungkap M Rum di Kejagung.

‎M Rum melanjutkan, lantaran oleh penyidik Bareskrim selama proses penyidikan Ahok tidak ditahan, maka sesuai dengan SOP, Kejaksaan juga tidak melakukan penahanan.

"Sesuai SOP di kami, kalau penyidik Bareskrim tidak ‎melakukan penahanan, kami juga. Jaksa peneliti juga berpendapat tidak menahan Ahok karena tersangka selama di Bareskrim selalu kooperatif," jelas M Rum.

51 Bukti 

Ahok sebagai tersangka kasus penistaan agama dihadirkan dan dibawa oleh tim penyidik Bareskrim Polri ke pihak JAM Pidum Kejaksaan Agung, dalam rangka pelimpahan berkas perkara tahap dua.

Selain Ahok selaku tersangka dan berkas perkara, tim penyidik juga menyerahkan 51 item barang bukti ke pihak kejaksaan.

Bareskrim Polri Ahok ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan penistaan agama, atas pernyataannya yang mengutip Surat Al Maidah ayat 51, di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

Ia disangkakan melanggar pasal 156 dan 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Ancaman pidana atas sangkaan kedua pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama lima tahun. Ahok sempat memberikan pernyataan kepada wartawan sebelum meninggalkan Gedung JAM Pidum.

"Saya mau sampaikan terima kasih atas liputan yang saudara lakukan. Proses tadi telah selesai," kata Ahok.

"Saya hanya sampaikan mohon doa supaya proses ini bisa berjalan dengan adil dan terbuka. Dan sehingga saya bisa cepat selesai permasalahan ini, agar saya bisa memakai waktu saya untuk melayani warga Jakarta ke depan," sambungnya.

Ahok keluar dari kantor JAM Pidum didampingi Sirra Prayuna selaku penasihat hukum, Prasetyo Edi Marsudi selaku Ketua Tim Sukses Cagub/cawagub Ahok-Djarot, dan politikus Ruhut Sitompul selaku juru bicara tim sukses.

Sirra Prayuna selaku penasihat hukum Ahok, menyatakan kliennya akan kembali bertugas sebagai cagub pasca-proses pelimpahan berkas perkara tahap dua ini.

Menurutnya, penahanan atau tidak terhadap Ahok menjadi kewenangan dan penilaian dari pihak kejaksaan.

"(Ahok) akan ke Rumah Lembang," ucap Sirra. (Tribunnews)

loading...