Ternyata Pengunggah Pertama Video Al Maidah Ahok Bukan Buni Yani Tapi Ini

JAKARTA - Juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman saat konferensi pers bertajuk ‘Save Buni Yani’ di Wisma Kodel, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (7/11/2016) menegaskan dalam kasus penistaan agama harus dicari sumber utama pengunggah video.

Ini sejalan dengan UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang dilarang adalah mengupload tanpa hak konten-konten yang bermuatan SARA.

Untuk itu, dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok harus ditemukan pihak yang pertama kali memunculkan ini ke publik.

Baca juga : Simak! penjelasan Buni Yani yang Dituduh Mengedit dan Menyebar Video Ahok

“Ini Buni Yani kan upload ambil dari media NKRI. Nah media NKRI ambil dari mana? Website resmi Pemprov,” ujarnya.

Jika dirunut maka birokrat Pemprov DKI-lah yang diinstruksikan oleh Ahok untuk meng-upload video tersebut.

“Jadi pemerintah yang memerintahkan untuk meng-upload itu yang harus ditersangkakan,” pungkas kordinator lapangan Aksi 4 November lalu.

Sementara itu, kubu Buni Yani juga segera akan melaporkan Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol. Boy Rafli Amar yang telah mengeluarkan pernyataan bahwa Buni Yani berpotensi tersangka, sehingga mengesankan Polri tidak objektif.

“Yang sangat kita sayangkan yang dinyatakan Pak Boy, dia bilang karena ini viral dan membuat kemarahan publik,” ujar Aldwin Rahadian, kuasa hukum BUni Yani.

‎Pernyataan Boy, lanjut Aldian, berpotensi mengintervensi jalannya proses pengadilan. Utamanya memperngaruhi penyidikan terhadap Ahok yang saat ini sedang berlangsung. Artinya, biang masalah penistaan agama seolah-olah telah bergeser dari Ahok ke Buni Yani.

‎”Jangan-jangan ada skenario mengkambinghitamkan Buni Yani. Karena yang diucapkan Pak Boy akan mengintervensi yang di bawah,” sambungnya.

Lebih lanjut Aldwin mengaku bahwa pihaknya akan melaporkan Boy atas pernyataan yang telah diucapkannya tersebut.

“Pak Boy akan kita laporkan ke Propam (Divisi Profesi dan Pengamanan Polri) dan Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional),” pungkasnya. (wid/rus/rmol/jpg/nin)

loading...