PDIP Pasang badan untuk Ahok, FPI Pasang Badan untuk Buni Yani

PDIP Akan Pasang Badan Untuk Ahok-Djarot

Jakarta - Beberapa penolakan yang dialami pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dengan nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat oleh sejumlah warga membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan pasang badan untuk keduanya. Hal tersebut ditegaskan anggota Komisi I DPR RI sekaligus Bendahara Umum Tim Kampanye Ahok-Djarot, Charles Honoris.

Charles menegaskan hal itu saat melakukan konsolidasi internal dengan anggota dan kader PDIP PAC Tambora di Jalan KH Moch Mansyur, Tambora, Jakarta Barat, Senin (7/11) malam.

Politisi PDIP ini menilai penolakan yang dilakukan sejumlah warga terhadap Ahok dan Djarot yang sedang melakukan kampanye di lapangan pada masa kampanye adalah tindakan yang salah. Karena, keduanya melakukan kegiatan kampanye yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh KPU DKI.

“Akhir-akhir ini ada beberapa pihak menolak keberadaan Ahok-Djarot‎ saat kampanye. Ini salah. Seluruh kader harus pasang badan terhadap pasangan ini,” kata Charles.

Menurut Charles, penolakan yang dilakukan pihak tertentu itu sudah tidak sesuai dengan konstitusi dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Karena itu, dirinya ingin seluruh kader PDI Perjuangan di Jakarta pasang badan bila Ahok maupun Djarot turun ke lapangan untuk kampanye.

Namun ia menjelaskan yang dimaksud dengan pasang badan adalah menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kampanye di lokasi permukiman warga saat didatangi oleh Ahok dan Djarot. Kader atau pun anggota PDIP tidak boleh menggunakan tindakan kekerasan dalam mengamankan dan melindungi pasang calon yang diusung PDIP.

"Yang menolak pasangan Ahok-Djarot maupun calon lain saat kampanye itu jelas melanggar konstitusi dan undang-undang. Tapi saya minta kader jangan pakai kekerasan ya pasang badannya," tegasnya.

Dalam acara konsolidasi dengan anggota PDIP PAC Tambora yang dihadiri 500 anggota, Charles didampingi beberapa anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP, diantaranya Siegvrieda dan Bimo Hastoro.

FPI "Pasang Badan" untuk Buni Yani

Jakarta - Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman memasang badan untuk Buni Yani yang disebut Polri berpotensi ditetapkan sebagai tersangka karena menyebarkan video penistaan agama. Menurut Munarman isu Buni Yani berpotensi menjadi tersangka sengaja dihembuskan untuk mengalihkan kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Sebagai Koordinator Lapangan aksi 4 November, Munarman meyakini penetapannya sebagai tersangka lebih efektif untuk mengalihkan isu penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok ketimbang menetapkan Buni Yani sebagai tersangka.

"Kalau mau alihin isu, Buni Yani jadi tersangka kurang gede isunya. Kalau mau alihkan isu sasar saya saja sebagai korlapnya (aksi 4 November)," kata Munarman dalam konferensi pers di Wisma Kodel, Jakarta, Senin (7/11).

Munarman mengaku telah mendapat informasi Buni Yani bakal menjadi "kambing hitam" terkait kasus dugaan penistaan agama. Bahkan, informasi tersebut diperoleh Munarman sebelum aksi 4 November.

"Tidak saya sebutkan sumbernya ya, tapi sejak adanya (tersebarnya) video itu, memang Buni Yani lah yang akan dijadikan tersangka," katanya.

Menurutnya, pengalihan isu ini menggiring opini publik bahwa kasus ini terletak pada pengunggahan video SARA, bukan pada pembuat konten SARA.

"Ini seolah-olah yang upload-nya yang salah, bukan kontennya," jelasnya.

Munarman pun menganggap enteng petisi yang meminta Buni Yani diproses hukum yang ramai di dunia maya yang ditandatangani oleh puluhan ribu orang. Menurut Munarman, desakan agar Ahok diproses hukum yang disuarakan massa aksi pada 4 November lebih nyata ketimbang petisi di dunia maya.

"Itu kongkrit bukan dunia maya. Tidak bisa akun ganda atau kloningan. Seluruh Monas sampai ke HI penuh dengan lautan manusia," katanya.

Munarman menegaskan, tidak ada persoalan hukum dalam tindakan Buni Yani mengunggah video pidato Ahok di Kepulauan Seribu ini. Munarman pun menangkis pihak yang menuduh Buni Yani mengedit video Ahok tersebut dengan menghilangkan kata "pakai". Menurutnya dengan kata 'pakai' atau tidak, pidato Ahok tersebut telah memenuhi unsur penodaan agama.

"Dibohongi Al-Maidah, Al-Maidah nya yang bohong. Dibohongi pakai Al-Maidah berarti Al-Maidah jadi instrumen, alat, atau dipakai untuk melakukan pembohongan. Tidak ada perbedaan. Pakai atau tidak. Baik diedit atau tidak. Substansinya sama," katanya. (Beritasatu.com)

loading...