MUI Tegaskan tak ada keterkaitan dengan demo 212 dan Ajak Urungkan Demo

MENJELANG unjuk rasa 2 Desember, sejumlah persiapan dilakukan di berbagai daerah, seperti yang dilakukan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia cabang Bogor Raya.
Mereka menggelar Silaturahim dan Tablig Akbar Kebangsaan di Masjid Raya Kota Bogor, kemarin. Mereka mengaku akan mengirimkan 50 ribu umat Islam ke Jakarta untuk menghadiri aksi yang bernama Aksi Bela Islam III di Jakarta.

Namun, MUI mengajak masya­rakat mengurungkan niat turun ke jalan untuk berunjuk rasa. “Lebih baik aspirasi diperjuangkan de­ngan musyawarah daripada berunjuk rasa. Baik itu dengan dengan pengambil kebijakan maupun dengan penegak hukum,” ujar Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid, kemarin.

Ia menegaskan MUI sama sekali tak memiliki keterkaitan dengan unjuk rasa 2 Desember. Penggagas unjuk rasa yang menamakan diri GNPF MUI sama sekali tidak memiliki hubungan struktural dengan organisasi yang dipimpinnya.

Zainut menilai aksi itu lebih ba­nyak mudarat ketimbang maslahat. Pihaknya meminta umat Islam berfokus untuk mengawal proses hukum atas Ahok. “Seluruh proses hukum yang sedang berjalan perlu dihormati,” tuturnya.

Sebelumnya, GNPF MUI pusat mengatakan akan menggelar aksi damai dalam bentuk gelar sajadah sekalian salat Jumat di Jalan Thamrin dan Sudirman pada 2 Desember.

Tindak tegas
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengimbau aksi tidak dilakukan di jalan protokol, seperti di Jalan Thamrin dan Sudirman. Ia pun siap menindak tegas peserta unjuk rasa yang melanggar aturan. “Silakan unjuk rasa, tapi jangan di jalan protokol,” ujar Tito di Gedung PBNU, Salemba, Jakarta, kemarin. Tito menjelaskan, demonstrasi diatur dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Unjuk Rasa. Dalam Pasal 6 UU No 9/1998, disebutkan bahwa massa yang berunjuk rasa harus menjaga ketertiban umum.

Kapolri mengklarifikasi bahwa sinyalemen makar tidak ditujukan kepada peserta aksi yang menuntut proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tetapi kepada pihak yang memiliki agenda khilafah Islamiyah dan kelompok teror.

Di tempat yang sama, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menegaskan NU memandang salat di jalan raya tidak sah. Aksi itu tidak lagi relevan karena Ahok sudah di­nyatakan tersangka dan berkasnya sudah dilimpahka­n kepada Kejaksaan Agung. “Mau apa lagi? Kecuali ada agenda politik lain.”

Di sisi lain, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga pluralisme. “Pancasila sebagai alat pemersatu harus tetap hidup dalam spirit kehidupan. Jika ideologi bangsa tidak mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh, bangsa dan negeri kita akan mengalami risiko kebangsaan,” tandasnya dalam Dialog Kebangsaan di Semarang, Jawa Tengah, kemarin.

Senada, Presiden Joko Widodo menilai peran guru sangat pen­ting dalam menanamkan pemaham­an keberagaman pada anak didik. “Kita tetap satu NKRI dalam keadaan apa pun,” katanya pada peringatan Hari Guru Nasional di Bogor, Jawa Barat, kemarin. (Media indonesia)

loading...