Mengaku dapat bocoran, FPI: Ahok Pasti Bebas saat Gelar Perkara Terbuka

Jakarta – Ketua Advokasi Front Pembela Islam (FPI) Munarman menuding gelar perkara terbuka yang bakal dilakukan penyidik Polri terkait kasus dugaan penistaan agama bertujuan untuk melindungi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) agar lolos dari jeratan hukum.

Munarman yang mengaku mendapatkan bocoran dari ‘orang dalam’ ini mengatakan, 80 persen ahli dan saksi yang dihadirkan akan meringankan posisi Ahok. Sementara 20 persen lainnya yang menyatakan bahwa Ahok bersalah.

“Saya dapat informasi dari polisi baik (orang dalam) bahwa arah dari gelar perkara ini menyatakam Ahok tidak bersalah. Dengan begitu, selesailah proses hukum ini,” kata Munarman dan konferensi pers di Wisma Kodel, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (7/11/2016).

Munarman menegaskan, gelar perkara seharusnya dilakukan secara tertutup. Jika alat bukti masih dinyatakan kurang, pimpinan kepolisian seharusnya memerintahkan tim penyelidik untuk mencari bukti-bukti tersebut.

“Yang didorong itu mencari buktinya. Pasal 156a KUHP (tentang penodaan agama) itu seperti membalik telapak tangan. Gampang dan mudah, tapi kalau niatnya jahat lain cerita,” katanya.

Namun, gelar perkara secara terbuka ini justru melangkahi lembaga peradilan. Hal ini lantaran lembaga peradilan merupakan ajang untuk membuktikan atau membantah dugaan tindak pidana.

“Kalau begini untuk apa pakai lembaga peradilan. Bubarkan pengadilan dan sisakan gelar perkara,” tegasnya.

Jika gelar perkara membuat Ahok lolos dari jeratan hukum, Munarman menyatakan pihak kepolisian dan pemerintah telah melakukan obstruction of justice. Menurutnya, dalam konvensi hak asasi manusia (HAM) internasional, obstruction of justice merupakan salah satu kejahatan HAM berat.

“Dalam hukum HAM universal, negara ini sudah melakukan obstruction of justice. Menghalang-halangi orang untuk mendapatkan keadilan,” ungkap pria yang mengaku sudah 20 tahun jadi advokat ini. (Kriminalitas)

loading...