Kapolri Tito: Demo 4 November Ditunggangi Agenda Pendirian Khilafah

SuaraNetizen.com - Kapolri Jenderal Polisi M. Tito Karnavian mengungkapkan bahwa demo 4 November 2016 mendatang ditumpangi oleh beberapa kepentingan. Termasuk kelompok yang sudah lama mempunyai agenda mendirikan khilafah. 

Hal ini dijelaskan oleh Kapolri karena isu penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah berkembang ke arah yang lebih dari sekadar melakukan demo menuntut Ahok. Padahal Kepolisian saat ini sedang memproses kasus Ahok tersebut.

“Kalau saya lihat, demo ini terpicu oleh beberapa hal, pertama kelompok yang memang dari awal tidak suka terhadap gaya bicara Basuki Tjahaja Purnama; kedua, kelompok yang terprovokasi atas nama penistaan agama; dan ketiga, agenda dari kelompok yang memang sudah cukup lama ingin mendirikan khilafah,” ungkap Kapolri, Rabu (2/11). 

Baca: Demi Allah, ISIS adalah Penista Agama Islam

Pernyataan tersebut diungkapkan Jenderal Tito ketika menjadi salah satu narasumber di Program Live Mata Najwa di Metro TV bertema Menjaga Kebhinnekaan, Rabu (2/11) malam. 

Penjelasan mantan Kepala BNPT tersebut bukan isapan jempol belaka. Karena saat demo pertama pada Jumat, 14 Oktober 2016 lalu, bendera yang menjadi simbol khilafah bahkan bendera ISIS bebas berkibar di tengah kerumunan ribuan pendemo.

Senada dengan Kapolri, Direktur Eksekutif The Wahid Institute Yenny Wahid yang hadir sebagai narasumber di Mata Najwa juga memaparkan bahwa sebagai hak konstitusional, masyarakat berhak melakukan aspirasi lewat demo. Hal itu dipersilakan asal dilakukan dengan tertib, masih dalam koridor hukum, tidak radikal dan tidak anarkis.

“Namun, kita harus mewaspadai dan mengantisipasi karena yang kita khawatirkan adalah penunggangan-penunggangan dan penyusupan-penyusupan. Jadi memang ada orang-orang yang dari awal agendanya adalah mengganggu stabilitas negara menggunakan momentum ini,” ujar Putri kedua KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini.

Lebih jauh menurut Yenny, jika memang kepentingan politik juga ada dalam agenda terselubung demo tersebut, jangan membawa-bawa sentimen agama ke dalam politik. Hal ini berlaku untuk siapapun karena kedua entitas tersebut jika dicampuradukkan bisa memunculkan tragedi dan konflik.

“Soal SARA jangan dibawa-bawa ke dalam urusan Pilkada. Kita sudah mengalami banyak konflik yang berujung tragedi, di Ambon, di Poso, dan lain sebagainya gara-gara soal SARA dipakai untuk urusan politik. Sudah cukup bangsa ini, sudah cukup negara ini mengalami konflik,” tegas Yenny disambut tepuk tangan audiens.

Dalam program Mata Najwa tersebut, hadir pula sebagai narasumber Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. (Fathoni/NU)

loading...