Janji Rp 1 Miliar Agus-Sylvi Dianggap Tak Rasional

Jakarta - Janji pasangan cagub-cawagub Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviani Murni mengalokasikan anggaran Rp 1 miliar per RW untuk setiap tahun terus menuai kritik. Salah satunya datang dari kubu PPP Djan Faridz yang mendukung pasangan petahana Ahok-Djarot yang menganggap janji tersebut rawan korupsi dan tidak rasional.

Ketua bidang Hukum dan HAM DPP PPP kubu Djan Faridz, Triana Dewi Seroja menyebut, janji Agus-Sylvi tersebut rawan korupsi karena tidak disertakan program yang jelas. Wajar saja, jumlah RW di DKI mencapai 2.700.

Artinya, jika satu RW mendapat Rp 1 miliar maka dana yang disiapkan gubernur setiap tahun mencapai Rp 2,7 triliun tanpa pola pengawasan yang konkret.

"Seharusnya dibuat programnya terlebih dahulu untuk apa dana itu diberikan? Setelah itu dihitung keperluan anggarannya yang tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan per masing-masing RW, baru bisa diputuskan berapa akan diberikan bantuan dana per RW, dan RW bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut secara jelas, karena ini uang negara penggunaan dan pertanggungjawabannya harus jelas, jangan main-main karena bisa masuk pada ranah korupsi," kata Triana, di Jakarta, Selasa (29/11).

Menurut Triana, korupsi terjadi selain karena adanya kesempatan juga dipicu kealpaan pengawasan. Hal ini semakin memperlebar celah korupsi karena tujuan penggunaan anggaran tidak jelas. ‎Banyak perkara korupsi yang terjadi didasari hal tersebut.

"Jadi dari aspek kesempatan maka jelas penyaluran uang ke RW tanpa konsep bagus berpotensi korupsi. Konsep pengawasan yang belum direncanakan secara matang dengan melibatkan objek pengawasan banyak pasti berpotensi korupsi‎. Data empirik menunjukkan, kasus-kasus penyaluran seperti itu sarat dengan korupsi seperti dana KUR, dana desa," jelasnya.

Dikatakan, jika anggaran Rp 1 miliar untuk satu RW direalisasikan bakal memunculkan masalah baru. Sebab, satu RW, jumlah RT dan warganya bisa jauh berbeda dengan RW di daerah lain namun mendapatkan anggaran yang sama Rp 1 miliar. Maka potensi keributan antarwarga bisa terjadi karena masalah pembagian yang tidak adil.

Menurutnya, anggaran Rp 2,7 triliun lebih efektif digunakan untuk membangun 7.000 unit rumah susun mengingat tidak sedikit warga DKI masih menempati rumah petak tidak layak huni. Jika diukur dengan kemanfaatannya maka alokasi Rp 1 miliar untuk setiap RW tidak rasional.

"‎Sebaiknya dipilih program lainnya saja yang lebih masuk akal dan yang bisa membuat masyarakat umum di Jakarta lebih sejahtera dan lebih pintar lagi.‎ Tawarkan program yang rasional, yang bisa dijalankan, tidak muluk-muluk," bebernya.

Mengingat karakter pemilih DKI yang rasional, dirinya mengingatkan pasangan Agus-Sylvi untuk tidak banyak mengumbar janji, sebab yang ditunggu masyarakat DKI adalah program-program yang membawa manfaat banyak bagi publik bukan iming-iming uang.

"Pemilih di Jakarta ini sudah pintar dan rasional jadi setiap tawaran atau janji sudah tentu akan dinilai apakah hal tersebut bisa dilaksanakan atau tidak dan membawa manfaat atau tidak, jadi setiap calon hendaknya tidak menganggap enteng para pemilih Jakarta dengan janji-janji muluk yang asal diucapkan saja," katanya. (Beritasatu)

loading...