FPI: Kalau Aparat Tidak Mampu Hukum Ahok, Biarkan Hukum Islam Yang Ditegakkan

Jakarta – Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman menyatakan, tidak ada alasan bagi polisi untuk tidak mempidanakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dalam dugaan penistaan agama.

Munarman, yang juga bekas Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini menilai, bila aparat tidak mampu mempidanakan Ahok, sebaiknya KUHP diganti dengan Hukum Islam.

“Hukum negara (KUHP) tidak bisa gunakan, kalau Hukum Islam yang menodai agama bisa dihukum pancung,” kata Munarman dalam diskusi ‘Membedah Kasus Ahok. Apakah Penistaan Agama?’ di Hotel Ambahara Jalan Iskandarsyah Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (1/11/2016).

Dalam kasus Ahok, kata Munarman, yang dimaksudkan dengan penistaan terhadap agama adalah menodai suatu kitab yang dianggap sakral.

“Di Indonesia apa yang dimaksud dengan penodaan agama mengkibahkan (menyatakan) kesucian yang dianggap sakral dan apa yang dianggap suci. Ibaratnya, kertas putih kalau sudah kena tinta sudah kotor,” katanya.

Jadi, apa yang dibilang bohong surat Al Maidah ayat 51 menganggap Al Quran instrumen untuk pembodohan itu yang terucap dan itu tidak layak diucapkan siapapun. Apalagi diucapkan oleh seorang gubernur, sangat tidak layak,” urainya.

Dia menambahkan, apa yang sudah dilakukan Ahok bisa dikategorikan melanggar Pasal 156 a KUHP yang menyatakan permusuhan terhadap suatu agama.

"Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun," jelasnya.

Munarman menambahkan, Bareskrim Polri tak memiliki alasan untuk menghentikan sementara kasus penistaan agama Islam ini kendati Ahok merupakan salah satu kandidat Gubernur DKI pada Pilgub 2017. Jika merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, kasus penistaan tersebut tetap dilanjutkan. 

"Perkap (peraturan kapolri) itu keluar waktu Badrodin Haiti (jadi Kapolri). Saya telusuri dan tidak ditemukan tidak ada penundaan proses hukum bagi kandidat pilkada," urainya.

Dituturkan Munarman, kasus yang menjerat Ahok sudah masuk kategori perkara sulit. Alasannya, Munarman menyebut kasus tersebut sudah memenuhi tiga syarat, yakni dilindungi oleh organisasi tertentu dalam negeri, pelaku merupakan pejabat dan pelaku tidak beres.

"Saya liat ini tiga syaratnya ada. Dilindungi atau diproteksi oleh organisasi tertentu. Syarat berikutnya dia menjabat sebagai Gubernur DKI. Ketiga sakit jiwa, ya jangan-jangan dia benar gila," tandasnya. (Merdeka.com)

loading...