Dari Pada Kacau Balau Gara-gara Pilkada DKI, Mending Gubernur DKI Ditunjuk Presiden Saja

SuaraNetizen.com - Ketua DPR RI, Ade Komarudin tidak mempermasalahkan jika masyarakat menggelar unjuk rasa untuk mengawal penegakan hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Namun dia mengimbau demonstrasi harus dilakukan dengan cara yang damai, tertib, dan tetap menjaga kebersihan.
"Kita enggak boleh membayar mahal untuk persatuan dan kesatuan nasional hanya karena Pilkada DKI," tegasnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, seperti diberitakan RMOL (Induk RMOL Sumsel) Selasa (15/11).

Pria yang akrab disapa Akom ini akan sangat tidak ikhlas jika persatuan dan kesatuan di negeri ini terkoyak hanya karena Pilkada DKI Jakarta.

Pasalnya menurut dia, Pilkada DKI sama sekali tidak sebanding dengan persatuan dan kesatuan bangsa itu sendiri. Saking tak ingin persatuan di negeri ini terkoyak, Akom bahkan mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan jika Presiden Joko Widodo lanhsung menunjuk sosok Gubernur DKI Jalarta tanpa harus ikut Pilkada.

"Bila perlu ditunjuk sama Presiden. Kenapa emang kalau menunjuk seorang Gubernur DKI dibanding dengan kacau balau negeri ini. Memangnya DKI ini Indonesia satu tergantung pada DKI? Kan tidak juga. Apalagi katanya orang bilang kalau Gubernur DKI itu setingkat menteri. Bila perlu ditunjuk oleh Presiden kalau memang dalam keadaan terpaksa. Pilkada DKI harus mencerminkan bangsa Indonesia," jelasnya.

Akom kemudian mengajak semua pihak untuk terus menjaga perdamaian, persatuan dan kesatuan bangsa. Agar kedepan tidak terjadi lagi benturan-benturan konflik seperti yang terjadi pada masa tumbangnya orde baru lalu.

"Cukup sudahlah tahun 98, kalau mau nyampaikan aspirasi silahkan, mau demonstrasi silahkan, mau 2,5 juta seperti kemarin silahkan. Tapi tetap menjaga keamanan, kenyamanan, dan kebersihan, harus damai, sampaikan pendapat itu tidak harus teriak-teriak dan merusak perdamaian," tutupnya.[rmol]

loading...