Buya Syafii: Ahok kurang bisa menjaga lidah, tapi dia tak bermaksud jahat

Yogyakarta - Mantan ketua PP Muhammadiyah, Prof Ahmad Syafii Maarif meminta agar pengunjuk rasa 4 November menjalankan hak konstitusinya dengan benar, serta mematuhi kewajibannya selaku anak bangsa.

“Karena tak seorang pun di antara kita yang tega menyaksikan bangsa dan negara ini menjadi rapuh, maka demo wajib dilakukan dengan tertib dan damai,” ujar Buya Syafii dalam pesan singkatnya.

Mengomentari apa yang terjadi pada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Buya mengatakan, Ahok kurang bisa menjaga lidah atau slip of the tongue.

Namun pada dasarnya, Ahok tidak punya niat jahat. Karena itu, menurut Buya, semestinya, sebelum menjatuhkan fatwa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memanggil Ahok terlebih dahulu dan dengar keterangannya.

“Lebih baik dilakukan dengan dialog dulu. Dalam pandangan saya, Ahok tidak punya niat jahat,” ucap Buya.

Ditanyai apakah ada campur-tangan pihak lain dalam aksi tersebut, Buya menjawab singkat, “Bisa diterka sendiri.”

Fenomena keberadaan Ahok ini, ditambahkan Buya, adalah gejala kegagalan parpol Islam dalam melahirkan pemimpin, tetapi tidak mau mengakui kegagalan ini.

“Saya tidak membela siapa-siapa, tetapi yang terjadi memang karena parpol gagal melahirkan pemimpin yang baik,” ujarnya.

Melanjutkan pernyataannya, Buya meminta seluruh anak bangsa, terutama pemeluk agama Islam, untuk segera melanjutkan berbagai tugas yang ada.

“Hanya gara-gara seorang Ahok, energi bangsa terkuras habis. Kita sebagai bangsa harus bisa berpikir jernih. Bahwa ada kepentingan, itu pasti. Karena itu jangan mengedepankan emosi. Mari kita berpikir kritis,” tegas Buya.

Sementara itu, dalam keterangan persnya, Kepala Bidang Humas dan Protokol UGM, Dr Iva Ariani menegaskan, UGM tidak terlibat dalam aksi 4 November di Jakarta.

Meski logo UGM dicantumkan dalam aksi yang digelar Koordinator Nasional Alumni Dakwah Kampus, hal itu ilegal.

“UGM tidak terlibat dan tidak memberikan dukungan terhadap aksi tersebut,”papar Iva, Kamis (3/11).

Dikatakan, logo UGM dalam poster yang beredar di media sosial terkait aksi 4 November tanpa sepengetahuan pimpinan universitas. Oleh sebab itu, hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Logo UGM ada di sana. Itu tanpa sepengetahuan maupun izin dari pimpinan universitas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,”jelas Iva.

Seperti diketahui, logo UGM dicatut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam rencana aksi 4 November di Jakarta. Dalam poster “Aksi Penjarakan Ahok” yang digalang oleh Koordinator Nasional Alumni Dakwah Kampus itu logo UGM dimasukkan secara illegal.

Sedang Kapolda DIY Brigjend Pol Prasta Wahyu Hidayat meminta agar masyarakat DIY lebih cerdas dalam bertindak, hasutan-hasutan untuk melakukan aksi demonstrasi hendaknya harus disikapi secara bijaksana.

“Masyarakat harus lebih cerdas dalam bertindak, demo juga akan berlangsung di Jakarta saya tidak mau berstatemen yang macam-macam. Takutnya justru akan meresahkan,” katanya.

Saat ditanyai untuk permintaan bantuan tambahan personil Brimob, kata dia, pihaknya selalu standby meski demikian yang disiapkan saat ini adalah untuk persiapan Pemilukada yang akan diselenggarakan di dua wilayah DIY.

Namun terkait rencana demo besar-besaran, Polda DIY tidak melakukan persiapan secara khusus. “Masyarakat DIY sangat dewasa, dan tidak terpengaruh oleh ormas-ormas,” ujarnya.

Ditanyai apakah juga akan ada demo serupa di Yogya, Prasta mengatakan memang ada rencana aksi serupa di Yogya, namun hanya berasal dari oknum-oknum saja tidak secara besar-besaran atau dari warga biasa.

Terpisah, Ketua Ikatan Cedekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) DIY Herry Zudianto menyampaikan pernyataan sikap ICMI DIY secara tertulis terkait aksi damai 4 November. Menurutnya, aksi damai merupakan hak setiap warga negara untuk menyatakan pendapat, reaksi dan gagasan, dan Republik Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan demokrasi, telah menjamin kebebasan berpendapat di bawah Undang-Undang.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, ICMI DIY meminta agar umat Islam untuk tetap menjaga persatuan bangsa serta menciptakan suasana yang kondusif dan aman bagi masyarakat.

“Umat Islam diharapkan tidak terpancing oleh provokasi yang dapat mengarah kepada tindakan anarkis dan melawan hukum,” kata Herry.

Dikatakan, ICMI DIY mendukung keputusan MUI, yang menyatakan bahwa pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dikategorikan melakukan penistaan agama dan menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.

Untuk itu, ketegasan dan tanggapan yang cepat dari Kepolisian untuk merespon tuntutan dan laporan masyarakat serta melanjutkannya ke jalur hukum.

Namun, Herry perpandangan, bahwa kejadian ini tidak dibawa-bawa ke ranah politik, khususnya Pilkada, karena peristiwa ini merupakan tanggung jawab pribadi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). (Beritasatu)

loading...