Akan Ada Demo Besar Lagi, Pengamat: Demo Itu Maunya Apa, Kan Ahok Sedang Diproses

Jakarta - Pengamat hukum Asep Iwan Irawan mempertanyakan rencana aksi unjuk rasa lanjutan yang menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang kabarnya akan digelar pada 25 November 2016. Aksi unjuk rasa tersebut adalah kelanjutan dari aksi Ormas Islam sebelumnya pada 4 November 2016. 

Saat ini proses terhadap Ahok masih berlangsung. Bahkan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menjanjikan kasus dugaan penistaan agama akan rampung dalam dua pekan. Proses gelar perkara pun dijanjikan akan dilakukan secara terbuka dan transparan sehingga menurutnya masyarakat tidak perlu turun ke jalan untuk berdemo.

“Ketika proses hukum sedang berlangsung, yang melihat hukum maka jangan emosian. Siapapun anak bangsa harus diproses. Artinya apa, ketika hukum sedang diproses lalu ada demo, itu maunya apa?. Jelas kan Pak Ahok sedang diproses.

Selasa atau Rabu ada gelar perkara secara terbuka. Masyarakat bisa melihat. Proses ini masih berjalan dan akan terlihat apakah ini tindak pidana atau bukan,” tegas   Asep Iwan Irawan, dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia, Sabtu (12/11/2016).

Aparat penegak hukum, lanjut Asep, tidak dapat dipaksa untuk memenjarakan Ahok karena yang berhak menentukan seseorang bersalah atau tidak adalah pengadilan. Sebelum berlanjut ke proses meja hijau maka penyidik Kepolisian harus menentukan terlebih dahulu status dari Ahok sehingga proses panjang penegakan hukum harus dihormati.

“Ketikia ada proses hukum, ya ada penyelidikan, penyidikan dan pengadilan. Kita bisa bilang penjarakan Ahok, apalagi ada muatan. Kita hormati proses hukum”.

Asep yang juga merupakan mantan hakim mengingatkan bahwa proses hukum tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Tidak boleh dicampur adukan dengan  muatan politik karena hukum berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Ini persolan hukum. Indetifikasinya Pak Ahok disangkakan, diduga melakukan penodaan agama. Apakah itu tindak pidana apa bukan nanti dibuktikan. Jangan itu dikaitkan dengan politik walau beririsan. Ini persoalan hukum maka kembalikan ke persoalan hukum. Hukum aturan mainnya adalah KUHP. Kalau ada kepentingan politik maka itu tidak benar. Hukum tidak boleh ada tekanan. Kita percayakan kepada Kepolisian,” ujarnya.

Dia meminta masyarakat menunggu dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Dia setuju sesuai dengan Pasal 27 UUD 1945, setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

“Kita harus berpegang kepada konstitusi. Ini kan ada sangkaan, ada tuduhan melakukan penodaan agama. Maka itu persoalan hukum. Orang boleh menyuarakan tetapi ingat ada ketentuan hukum. Tuntutan sebagian umat Islam mengenai proses hukum kan sedang berjalan dan hormati itu,” katanya. (Sgd/AKS/RRI)

loading...