Golkar siapkan 32 Pengacara untuk Bekingi Ahok

 

JAKARTA  – Dukungan Golkar terhadap Gubenur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama tak pernah berhenti. Pasalnya, tuntutan masa cuti kampanye seperti yang tengah di sidangkan di Mahkamah Konstitusi, akan dibantu oleh 32 pengacara dari DPP Partai Golkar, untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Sekertaris Jendral (sekjen) Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan, pihaknya sudah melantik 32 advokat Partai Golkar, Selasa (11/10). Nantinya, keseluruh pengacara yang 30 persennya terdiri dari kader perempuan akan diterjunkan. “Ini dibentuk untuk mengantisipasi banyaknya pilkada yang kerap kali tersandung masalah hukum.
Sehingga kami sediakan advokasi hukum,” katanya, di Jakarta, Selasa (11/10).

Dikatakan Idrus, ke-32 pengacara itu mengawal kader Golkar untuk memberikan pencerahan tentang hukum. Tak ketinggalan, masalah hukum yang juga tengah menjerat Ahok, akan menjadi perhatiannya. “Semuanya yang menyangkut masalah hukum akan dikawal. Contohnya, ya masalah tentang digugat, jadi mereka semua mengawal,” ujar Idrus.

Nantinya, tambah Idrus, pengacara itu akan melaksanakan tugasnya dengan mendampingi dan memberikan bantuan hukum kepada calon kepala daerah yang diusungnya. Bahkan, bukan hanya kader, pihaknya juga akan membantu warga Indonesia yang memerlukan dan tersandung masalah hukum. “Mudah-mudahan dengan langkah yang kami lakukan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia,” ungkapnya.

Selain menyiapkan pengacara, lanjut Idrus, pihaknya juga membenahi masalah interen hukum yang ada di lingkungan Golkar. Dengan mengambil sumpah kepada tujuh hakim Mahkamah partai Golkar, dinilai bisa mengatasi masalah yang ada di partainya. “Tugas mereka itu nantinya untuk mengambil tindakan bila ada kader yang terjerat masalah hukum,” tutur Idrus.

Sekjen menambahkan, saat ini pihaknya juga tengah menyusun revisi peraturan partai Golkar tentang disiplin administrasi, sanksi dan pembelahan diri partai. Hal Ini merupakan penyempurnaan dari yang ada karena akan memasukan hal-hal baru. “Seperti pemberhentian seketika bila ada kader yang terjerat kasus korupsi, penyalahgunaan narkotika, dan kejahatan luar biasa,” paparnya. (Ifand/poskota)

loading...