Gagal Paham Soal Tax Amnesty, Ucapan Ahok Dinilai Menghina dan Merusak Program Jokowi


Program Jokowi Tax Amnesty adalah program yang sangat bagus. Sangat disayangkan bila program tersebut rusak atau gagal hanya karena ucapan Ahok : "Ikut Tax Amnesty berarti Pengemplang Pajak..!!!"

NTAR ORANG PADA NGGAK MAU IKUT TAX AMNESTY KARENA IMAGE ORANG YG IKUT AKAN RUSAK KARENA DIVONIS SEBAGAI PENGEMPLANG PAJAK. 

----

A: Eh...kamu kok nggak jadi ikut Tax Amnesty, katanya mau ikut. Inikan program bagus utk perekonomian RI.

B: iya Nggak jadi ikut, soalnya kalau ikut ntar gue dianggap pengemplang pajak oleh masyarakat. Nama gue kan jadi tercemar. Padahal guekan nggak mengemplang pajak. 

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama panen kecaman lantaran menuding Sandiaga Uno sebagai pengemplang pajak, hanya karena bakal calon rivalnya itu ikut program tax amnesty. Pernyataan pria yang akrab disapa Ahok tersebut dinilai sembrono serta berpotensi menggangu program tax amnesty.

Ekonom Drajad Wibowo mengatakan, pernyataan Ahok akan memberi stigma negatif kepada peserta tax amnesty. Masyarakat dikhawatirkan menganggap semua yang ikut tax amnesty sebagai orang yang menghindar dari kewajiban membayar pajak.

"Apakah perusahaan milik keluarga Pak Jokowi juga mengemplang pajak karena ikut tax amnesty? Ini miskonsepsi yang sangat merugikan," tegas Dradjad, dalam siaran pers, Senin (3/10).

Menurut dia, tax amnesty memang memberi kesempatan bagi pihak-pihak yang belum membayar pajak untuk menunaikan kewajibannya. Namun di sisi lain, negara juga mengakui bahwa sistem perpajakan yang ada belum efektif dan efisien.

Karena itu, lanjut Drajad, tax amnesty adalah kesempatan bagi negara dan pembayar pajak untuk bersama-sama memperbaiki sistem perpajakan. Dengan pernyataan itu, calon peserta tax amnesty bisa mundur dan mengurungkan niatnya lantaran tak ingin dicap sebagai pengemplang pajak.

"Kenapa komentar Pak Ahok merugikan? Karena beliau punya pendukung, termasuk di kalangan menengah. Masih banyak di antara mereka yang belum mau ikut TA," jelas politikus PAN itu.

Drajat pun mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo sangat berharap pada keberhasilan program ini. Pasalnya, pendapatan negara yang bakal terpukul jika tax amnesty gagal.

"Program TA dan kebijakan perpajakan terlalu penting untuk dijadikan peluru dalam Pilgub, meskipun hanya guyonan sekali pun," ujar Drajad.

Hal senada disampaikan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik. Dia bahkan menganggap Ahok telah melawan pemerintah dengan pernyataan tersebut.

Taufik meminta pemerintah bertindak dan menegur Ahok. Mengingat pemerintah lewat berbagai stakeholder terkait sudah susah payah mengupayakan dan menyosialisasikan program ini.

"Statement Ahok menyebut Sandiaga ikut tax amnesty membuktikan dia pengemplang pajak, itu sebenarnya adalah penghinaan. Bukan kepada Sandiaga, melainkan terhadap pemerintah, terhadap programnya Jokowi," kata Taufik kepada Rakyat Merdeka, semalam.

Bahkan kecaman datang juga dari kubu pendukung Ahok sendiri. Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengingatkan jagoan partainya di Pilkada DKI 2017 itu untuk hati-hati bicara.

Menurut anggota Komisi XI DPR yang juga mitra pemerintah dalam pembahasan UU Tax Amnesty ini, yang bisa menentukan pengemplang atau tidaknya hanya Direktorat Jenderal Pajak.

"Ahok jangan asal mengadili. Apalagi dia tidak pada posisi tersebut. Fokus pada pilkada, stick on program, gagasan, kinerja. Di luar itu, jangan (bicara)," wanti-wanti Eva.

Dia pun meminta Ahok untuk ikut tax amnesty. "Supaya clear and clean daripada jadi olok-olokan publik," tandasnya. (rmol/dil/jpnn)

POLITISI GOLKAR JELASKAN PESERTA TAX AMNESTY BUKAN BERARTI PENGEMPLANG PAJAK

JAKARTA, Terkait pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menyebut Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra dan PKS Sandiaga Uno sebagai pengemplang pajak karena mengikuti program pengampunan pajak, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun menjelaskan bahwa seseorang yang mengikuti program tax amnesty bukan berarti seorang pengemplang pajak.

"Ikut tax amnesty tidak identik dengan pengemplang pajak. Istilah pengemplang pajak itu sendiri tidak ada di dalam termininologi administrasi perpajakan kita," kata Misbakhun di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2016).

Misbakhun menambahkan, ia tidak ingin istilah tax amnesty membuat orang terjebak dalam pemahaman yang tidak keliru.

"Saya ingin mendudukkan proporsinya. Saya tidak ingin membela siapapun karena Golkar mendukung Ahok. Tapi saya ingin, jangan sampai tax amnesty itu masuk dalam perdebatan yang tidak proporsional," ujar Misbakhun.

"Orang kena Panama papers dan sebagainya, itu kan bukan karena dia ingin menyembunyikan pajaknya. Tidak!  Tetapi dia ingin melakukan upaya legalisasi pajaknya, tapi dengan cara yang membayar pajak, menempatkan usahanya di luar negeri karena tarif pajaknya lebih murah," jelasnya.

Namun demikian, ia tidak setuju jika kasus demikian diidentikkan dengan istilah ngemplang pajak. Katanya, bisa saja orang tersebut sudah bayar pajak tapi lupa deklarasi aset.

"Kalau dikatakan ngemplang pajak juga tidak, karena apa? dalam sistem perpajakan kita yang self assessment,  bisa saja orang sudah membayar pajak tetapi lupa mendeklarasikan asetnya, lupa memasukkan daftar asetnya itu ke dalam SPT. Bisa saja terjadi," tutur Misbakhun.

Sebab itulah, pemerintah mengeluarkan program tax amnesty. "Dengan adanya tax amnesty, itu yang terselip-selip itu kan bisa kemudian kita ikut tax amnesty," tutup Misbakhun.[]

loading...