Ahok dilaporkan ke dewan HAM PBB atas kasus ini


JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melaporkan perihal kasus penggusuran ke Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal tersebut dilakukan karena penggusuran merupakan masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia.

"Penggusuran berdampak (buruk) pada kesejahteraan rakyat. Pemberian rumah susun (rusun) itu bukan solusi. Karena kan katanya gratis, tahunya mereka ujung-ujungnya harus bayar. Belum lagi jauh dari tempat kerja dan sekolah," ujar Wakil Ketua Komnas HAM Ansori Sinungan kepada Okezone, Sabtu (15/10/2016).

Selain itu, mantan Direktur Hak Cipta di Direktorat Hukum Kementrian Hukum dan HAM itu menilai, penggusuran hanya menguntungkan satu pihak saja. Pasalnya, dengan memindahkan permukiman warga, Pemprov DKI Jakarta tidak memikirkan nasib rakyat menengah ke bawah.

"Jangan sampai lahan yang sudah digusur malah terbengkalai. Atau malah berdiri gedung-gedung. Itu sama saja menggusur rakyat menengah ke bawah untuk berpihak ke kaum kapitalis," ujarnya.

Untuk itu, Komnas HAM memiliki hak meminta bantuan Dewan HAM PBB dalam hal menyejahterakan rakyat dari penggusuran. Mengingat Komnas HAM sudah berkali-kali melakukan komunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), namun tidak digubris.

"Kita sudah sering bertemu dengan Gubernur DKI (Ahok) sudah berkomunikasi. Tapi tidak digubris, maka wajar bila kami meminta bantuan. Kan PBB juga menangani hak asasi, kan negara kita masuk ke dalam sana," tukasnya. (Okezone)
loading...