2 Tahun Jokowi-JK, Ekonomi Perikanan Indonesia Meningkat Tajam Tertinggi dalam 5 Tahun

  

Jakarta - Pada tanggal 20 Oktober 2016, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) genap berusia dua tahun.

Sejak dilantik sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia, terdapat sejumlah gebrakan yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi. Selain mereformasi perekonomian nasional melalui pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM), pemerintah juga melakukan langkah-langkah inovatif di sektor kelautan dan perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku telah reformasi secara besar-besaran tata kelola kelautan dan perikanan, dari yang semula bersifat eksploitatif kini menjadi lebih inovatif.

“Perbaikan tata kelola kelautan dan perikanan yang dilakukan pada dua tahun terakhir telah berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi perikanan, yang terus menunjukkan peningkatan,” kata Susi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/10).

Susi mengungkapkan, selama periode 2012-2015, produksi perikanan tangkap laut untuk komoditas utama meningkat hingga 11,6 persen.

“Kanaikan ini terjadi karena adanya perbaikan rasio penangkapan ikan per kapal dan perbaikan pasokan ikan laut sebagai dampak dari kebijakan pemberantasan IUU Fishing,” kata Susi.

Selain itu, kata Susi, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan juga menunjukkan hasil menggembirakan, di mana pertumbuhan PDB pada tahun 2015 sebesr 8,37 persen.

“Capaian ini adalah yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Tentunya, lebih besar dari PDB nasional yang di bawah 5 persen,” katanya.

Kementerian yang dipimpinnya itu, kini fokus melaksanakan fungsi yang mendukung pelaksanaan tiga pilar yang terdiri atas, kedaulatan dengan misi pemberantasan IUU Fishing, keberlanjutan misi kemandirian pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta kesejahteraan dengan misi pemberdayaan, daya saing, kemandirian, dan keberlanjutan usaha.

“Kami mengalokasikan dana Rp 7,4 triliun untuk mendukung pelaksanaan ketiga pilar ini. Anggaran itu digunakan untuk memaksimalisasikan ketersebaran sumber daya kelautan dan perikanan agar menjadi lebih baik, terutama dalam hal mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok produk perikanan,” katanya.

Susi berada di Istana Negara untuk membahas tentang kinerja pemerintah selama dua tahun terakhir. Selain Susi hadir pula, Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menkominfo Rudiantara, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Agraria & Tata Ruang Sofjan Djalil.

Dia mengatakan sejumlah kebijakan yang diterapkan KKP telah mendorong terjadinya akselerasi pertumbuhan ekonomi perikanan nasional, yang merupakan perwujudan Visi Nawa Cita Keenam pemerintahan Jokowi-JK. Selain itu, katanya, KKP juga menjalankan mandat Nawa Cita, yakni pemberantasan illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, dan kedaulatan pangan serta pengembangan ekonomi maritim dan kelautan.

“Implementasi Nawa Cita ini dituangkan melalui tiga pilar pembangunan kelautan dan perikanan,” jelas Susi.

Disebutkan, pilar pertama adalah kedaulatan dengan misi pemberantasan IUU Fishing. Kedua adalah keberlanjutan dengan misi kemandirian pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. “Pilar ketiga yaitu kesejahteraan dengan misi pemberdayaan, daya saing, kemandirian, dan keberlanjutan usaha,” kata dia.

“Hasilnya, selama dua tahun terakhir, kesejahteraan nelayan terus meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nilai Tukar Nelayan mencapai 105 pada tahun 2015. Bahkan, pada September 2016 menyentuh angka 119, seperti di Provinsi Sulawesi Selatan,” katanya. (Beritasatu/SuaraNetizen)

loading...