Divonis Bersalah oleh Pengadilah Internasional di Belanda atas Pelanggaran Ham PKI, Indonesia nggak peduli


SuaraNetizen.com - Keputusan final Pengadilan Rakyat Internasional (International People’s Tribunal) terkait dengan kasus 1965 menyebut Indonesia harus bertanggung jawab terhadap 10 tindakan kejahatan HAM berat yang terjadi pada 1965-1966.

Namun, pemerintah menegaskan tidak akan menghiraukan hasil sidang rakyat yang digelar di Belanda tersebut.

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan Indonesia tak akan mengakui apa pun putusan International People’s Tribunal yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Menurutnya, Indonesia ialah bangsa besar yang mengetahui cara menyelesaikan persoalannya sendiri.

Ia meminta pihak lain tak perlu ikut campur. “Apa urusan dia? Indonesia punya sistem hukum sendiri. Saya tak ingin orang lain dikte bangsa ini. Bangsa ini bangsa besar. Kami menyelesaikan dengan cara kita dengan nilai-nilai univeral,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Pendapat senada disampaikan Menteri Pertahanan Ryami­zard Ryacudu. Ia menegaskan pemerintah Indonesia tidak perlu melaksanakan putusan IPT. Ryamizard menganggap putusan itu mengada-ada karena mengharuskan pemerintah ­Indonesia meminta maaf kepada korban peristiwa pemberontakan PKI.

“Minta maaf sama siapa? Enggaklah. Enggak usah ­dengerin orang luar negeri. Gombal itu. Seharusnya mereka yang dengerin kita,” ujarnya. (Mi)


loading...