Warga Timor Leste Srobot Wilayah NKRI, Pemerintah Harus Bertindak Tegas


   

SuaraNetizen.com - Kedaulatan wilayah NKRI, khususnya di daerah perbatasan di Naktuka, Kecamatan Amfoang, Kabupaten Kupang, NTT, kini dikuasai oleh warga Timor Leste yang berangsur tak terkendali. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun diminta untuk bertindak tegas untuk menyelesaikan aksi sepihak itu.

Jumlah warga Timor Leste terus bertambah jumlahnya untuk bermukim di Distrik Oecusse, yang mana daerah tersebut bagian dari wilayah Naktuka, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang sampai saat ini terus bersengketa. Jumlah warga Timor Leste saat ini sebanyak 63 kepala keluarga atau sekitar 315 jiwa.

"Pada awalnya mereka hanya sekitar 40-an kepala keluarga, tetapi sekarang, berdasarkan hasil pendataan yang kami lakukan pada 2015, jumlah mereka sudah mencapai 63 kepala keluarga," kata Camat Amfoang Timur Anisitus Kase di Kupang, Jumat (6/5).

   

Naktuka merupakan wilayah demarkasi antara Indonesia dan Timor Leste. Namun sayangnya, kawasan dengan luas 1.690 hektare itu malah dikuasai sepenuhnya oleh warga Timor Leste asal Oecusse untuk berkebun dan membangun pemukiman.

Jauh sebelum Timor Leste merdeka 23 tahun silam, wilayah Naktuka lebih dulu digarap oleh para masyarakat Oecusse untuk berkebun. Setelah Timor Leste merdeka, warga asal Oecusse itu tidak hanya berkebun, tetapi juga membangun pemukiman, sehingga membuat warga Amfoang resah dan tidak mau menerima aksi penyusupan untuk menguasai wilayah NKRI secara sistematis tersebut.

Wilayah Naktuka kemudian ditetapkan sebagai daerah demarkasi antara Indonesia dan Timor Leste. Namun warga Timor Leste tetap melakukan aktivitas seperti biasa, dan malah mendapat dukungan dari pemerintahannya yang berkedudukan di Dili.

"Kami merasa seperti tidak dihargai. Dan, ini harus dilihat oleh Pemerintah Indonesia bahwa sebagian wilayah NKRI sudah dikuasai oleh warga negara lain," ujar Anisitus Kase. Presiden Jokowi tidak bisa mendiamkan masalah ini.Tindakan cepat dan tepat harus segera dilakukan.

Ia berharap Pemerintah Indonesia dan Timor Leste segera mengambil langkah-langkah diplomasi untuk menyelesaikan wilayah demarkasi di Naktuka tersebut. Sebab, masalah ini akan menjadi bom waktu bagi masyarakat Amfoang.

Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kupang Thimotius Oktavianus yang dihubungi Antara secara terpisah mengatakan, hingga saat ini Pemda Kabupaten Kupang telah melakukan segala cara untuk memfasilitasi perundingan untuk menyelesaikan sengketa lahan di wilayah Naktuka itu.

"Pemerintah Kabupaten Kupang tidak bisa melangkah lebih jauh karena persoalan Naktuka adalah persoalan harga diri bangsa yang hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat di Jakarta dengan Pemerintah Timor Leste yang ada di Dili," katanya.

Ia mengakui bahwa warga Oecusse yang menempati wilayah Naktuka masih memiliki hubungan darah dengan warga Amfoang sehingga tidak menginginkan adanya pertumpahan darah di antara sesama orang Timor. "Kami hanya tidak ingin ke depannya timbul konflik antarmasyarakat walaupun masih ada hubungan darah antarwarga kita dengan warga Timor Leste," demikian kata Thimotius Oktavianus.

Source: Antara/republika

loading...