Netizen Kurang Setuju dengan Program Ridwan Kamil soal Raport Biru & Merah untuk Warga Bandung


SuaraNetizen.com, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil berencana meluncurkan inovasi rapor indeks kemasyarakatan tahun ini. Rapor biru untuk warga yang aktif bermasyarakat, merah untuk yang pasif.

Melalui akun facebook dan twitternya, pria yang karib disapa Emil itu mempublikasikan rencananya. Belum juga diluncurkan, kebijakan ini sudah menuai pro kontra.

Rapor ini akan diberikan oleh RT/RW setempat. Ada dua kriteria penilaian, yakni rapor merah dan biru. Layaknya rapor di sekolah, nilai merah sebagai indikator kurang baik.

"Jika Anda malas gotong rotong, malas rapat RT, malas kerja bakti, telat melulu bayar PBB, jarang bergaul, depan rumahnya kotor, pasti rapornya MERAH," tulis Emil dalam akun Facebooknya yang dikutip detikcom, Senin (23/5/20016).

Sementara bagi warga yang ingin mendapatkan rapor biru, harus aktif bermasyarakat. "Sebaliknya jika aktif dan kontributif, pasti rapornya BIRU," tambahnya.

Rapor ini disebut Emil, sebagai salah satu program pengawasan terhadap permasalahan di masing-masing wilayah di Kota Bandung.

"Sehingga program pengawasan berjenjang ini juga bisa mengurangi potensi bersembunyinya terorisme atau kampung narkoba yang biasanya bermukim di kampung-kampung kota yang anti sosial," terangnya.

Tulisan Emil di halaman Facebooknya langsung mendapat respon dari jutaan pengikutnya. Mayoritas memprotes kebijakannya tersebut.

Yang tidak setuju kebanyakan menyebut kebijakan ini terlalu intervensi terhdadap privasi seseorang.

"Dari TK sampe kerja udah di rapor-in, sekarang bermasyarakat juga di rapor-in? Inovasinya udah masuk ruang privacy kang. Pemberlakuan rapor itu menuntut keseragaman, sedangkan manajemen, dinamika keluarga dan karatkter manusia beda-beda. Aku mah mending rapor merah weh yang penting mah aku bukan orang jahat dan enggak ganggu orang lain," ujar pemilik akun Affri Alexandre mengomentari.

Arie Mochamad Prasetyo: Punten, kang. Tapi sistem seperti ini saya rasa rawan penyalahgunaan. Mengingatkan saya pada Big Brother di novel dystopia "1984" nya George Orwell. Takutnya malah jadi sumber konflik horizontal. Quis custodiet ipsos custodes?

Tidak semua orang punya sifat mudah bergaul. Kalau orangnya introvert bagaimana? Lalu kalau orangnya bekerja shift malam sehingga harus beristirahat pagi-siang bagaimana? Dan kejadian-kejadian khusus lainnya. Masyarakat kan heterogen, kang. Tidak bisa menggunakan penilaian cookie-cutter seperti ini. Harap dipikirkan ulang.

Bentuk-bentuk pengawasan perilaku warga oleh pemerintah seperti ini, kasarnya, bibit dari sebuah police state. Kan syerem, kang.

Diky Arviansyah Arief: Di depan rumah saya ada seorang pemuda pengangguran yg sangat aktif di setiap kegiatan2 yg di adakan di lingkungan RT, sehari2 kerjanya nongkrong terus di depan rumah. Mungkin pemuda tsb bisa mendapat rapor bagus karena sangat aktif,

Sedangkan jujur saja, saya sendiri hampir jarang ada di rumah, kebetulan saya bekerja di perusahaan konsultan swasta, & saya org lapangan, terkadang pekerjaan membuat saya harus standby terus di lapangan tidak pulang ke rumah bahkan bisa sampai 3 bulan lamanya... Karena lokasi proyek bisa berada di mana2 di seluruh Indonesia, sekalinya pulang, saya masih memiliki jam kantor yg membuat saya harus pergi pagi pulang malam setiap harinya. Boro2 waktu untuk RT, istri & anak saja mengeluh kepada saya karena jarang punya waktu bersama, mungkin saya akan mendapatkan penilaian jelek dari RT, tp sejujurny saya tdk begitu peduli,

Saya cuma ingin menjelaskan bahwa pada kasus2 tertentu penilaian pada rapor tersebut bisa saja menjadi sangat tidak fair.

Taufiqurrachman Soekardi: Saya pikir terlalu intervensi terhadap ruang privat seseorang. Bisa memicu konflik horizontal nantinya. Akan timbul rasa dihakimi. Cukuplah sanksi sosial yang berjalan. Tak perlu tertulis raport seperti ini.

Sementara komentar warga yang setuju, mayoritas meminta kejelasan terkait apresiasi dan hukuman bagi warga yang nilai rapornya biru maupun merah.

"Ini program bagus, karena dengan adanya penilaian kepada setiap daerah maka akan berlomba untuk meningkatkan dan memajukan daerahnya. Juga dituntut kreativitas. Tapi tentu perlu dapat reward dan perhatian yang setimpal," komentar Rohalman Erycson Siboro.

Mita Handayani: Selamat pagi, Kang. Ide bagus, tapi ingat untuk tetap menjaga hak asasi warga ya, kang. Jangan sampai malah jadi ajang untuk menghakimi hidup orang lain. *you know what I mean*

Dari ribuan komentar, mayoritas warga Kota Bandung tidak setuju dengan pemberian rapor indeks kemasyarakatan. Belum ada keterangan dari Emil apakah akan tetap meluncurkan rapor ini atau dikaji kembali efektivitasnya.

Hmmm...Bagaimana warga Kota Bandung lainnya, setuju atau tidak? 

loading...