Habis Di Bully Netizen, Giliran Pakar Mengkritik Megawati

"Fenomena maraknya calon independen merupakan reaksi publik terhadap deparpolisasi. Jadi deparpolisasi merupakan akibat dari citra buruk parpol"


SuaraNetizen.com ~ Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan kadernya melawan deparpolitisasi membingungkan.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), arti kata deparpolisasi adalah pengurangan jumlah partai politik. Jika mengacu KUBI tersebut, apakah Megawati tidak ingin jumlah partai politik yang ada di Senayan berkurang?

Kalau ini yang dimaksud, Ibu Megawati seperti membantah perjuangan para kadernya yang dulu ngotot agar parliamentary threshold (PT) dinaikkan dari 2,5 persen menjadi lima persen agar jumlah partai politik yang masuk ke Senayan berkurang. Bahkan Nasdem saat itu ingin PT 7,5 persen dan PKS lima persen.

Tetapi kalau seruan lawan deparpolisasi yang dimaksudkan Megawati terkait calon perorangan atau lawan calon independen, maka publik pun makin bingung. Karena keberadaan calon independen itu konstitusional. Tidak mungkin Ibu Mega memerintahkan kadernya bertindak inkonstitusional.

Yang membingungkan lagi, seusai bertemu Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi di Ruang Pers Balai Kota-DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (8/3/2016), menyatakan,  pencalonan gubernur lewat jalur independen adalah bentuk deparpolisasi.

"Independen itu kan liberal. Maksud dan tujuannya sah, tapi tidak ada payung hukum dan undang-undangnya," kata Prasetio. Luar biasa!!!

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan, yang terjadi saat ini bukan deparpolisasi tetapi delegitimasi. Publik sudah tidak percaya lagi pada partai politik. Dan delegitimasi parpol terjadi akibat ulah partai politik itu sendiri.

Dulu, kata Siti, Presiden Soekarno pernah membubarkan partai politik. Kemudian Presiden Soeharto melakukan deparpolisasi atau ketika itu istilahnya memfusikan parpol menjadi hanya PDI dan PPP. Sedangkan Golongan Karya baru pada tahun 1999 menjadi partai politik. Setelah itu tidak ada lagi deparpolisasi.

Dan kehadiran para calon independen, kata Siti, justru menjadi tantangan bagi parpol untuk memperbaiki diri. Artinya parpol harus berbenah kalau tidak ingin hilang atau ditinggalkan pemilih.

"Kalau parpol tidak mampu menjaga kepercayaan masyarakat, maka parpol akan mengalami delegitimasi dengan sendirinya,"  kata profesor riset itu dalam diskusi di DPR RI, Kamis (10/3/2016).

SENTIMEN ANTI-PARTAI

Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Ansy Lema mengatakan, deparpolisasi terjadi bukan karena adanya calon independen, melainkan disebabkan karena citra dan kinerja buruk parpol di mata publik.

"Yang mestinya dipahami, justru fenomena maraknya calon independen merupakan reaksi publik terhadap deparpolisasi. Jadi deparpolisasi merupakan akibat dari citra buruk parpol," ujar Ansy Lema di Jakarta, Jumat (11/3).

Karena itu, kata Ansy untuk melawan deparpolisasi, parpol mestinya berbenah diri guna mengembalikan kepercayaan publik terhadapnya.

Menurut Ansy, salah satu caranya adalah para kadernya menampilkan citra terpuji dalam berpolitik dan menghasilkan kinerja dan kebijakan yang berorientasi membela kepentingan rakyat.

"Benahi diri, bahkan mendukung calon independen yang memiliki kinerja baik dan jelas-jelas didukung rakyat perlahan akan mengembalikan kepercayaan publik terhadap parpol," imbuh dia.

"Hal ini perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik bahwa ternyata partai bisa mendengar suara dan aspirasi rakyat," tambah Ansy.

Lebih lanjut, dia mengatakan isu deparpolisasi bisa dinilai publik muncul karena kepanikan berlebihan parpol menghadapi calon independen yang kuat, bersih, berkinerja baik dan sesuai dengan harapan publik.

Jangan sampai publik membaca bahwa yang sebenarnya yang terjadi adalah pengakuan secara tidak langsung tentang kelemahan diri dari parpol bersangkutan.

"Dengan mendudukkan calon independen sebagai "musuh" yang mengancam parpol, justru bisa menjadi kontra-produktif buat parpol karena bisa memperkuat dan memperluas sikap anti-parpol di kalangan masyarakat," pungkas dia. [YUS/L-8]

Beberapa netizen ikut menanggapi :

Megawati masih belum mengerti masalah  deparpolisasi dan  calon perseorangan yang di fasilitasi undang undang.  Tapi mengajak perang dengan teman teman Ahok.
Asal disadari saja: kami yang tadinya memilih pdip pada pemilu lalu sebagian besar akan eksodus ke partai" pendukung Ahok. SELAMAT TINGGAL PDIP...@Fritsen

Orang2 partai politik mah tau nnya ngerukk duitt duitt dan duitt rekrut rekrut rekrut sdh kaya MLM ajah hehhehee kerja mah wasalam, seharusnya mnrt saya seh partai adalah kendaraan politik aja stlh jadi dan menjabat ya harua lebur ke masyarakat untuk satu tujuan membuat wilayah yg di pimpin nya jadi lbh baik efektif dan efisien dlm mengelola anggaran yg ada buat kepentingan Rakyat banyak Bukan RAKYAT PARTAI nya .....paham...@Donny

Aneh banget lama2 ni Partai PDIP, katanya pro rakyat, mendengar suara rakyat tp yg ada malah sebaliknya haus akan kekuasaaan...@Sandro

loading...